Berita Pajak
Meski Banyak Jurus, Hasil Pajak Belum Maksimal
Harian Kontan, 10 April 2014
JAKARTA. Upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggenjot penerimaan pajak tak main-main. Berbagai sektor dikejar, mulai dari pajak UKM, pertambangan, properti hingga memanfaatkan data-data institusi lain seperti PLN, BPJS Ketenagakerjaan hingga Pelindo IV.
Hanya, upaya ini sulit tampak hasilnya. "Butuh jangka panjang hasilnya," ujar pengamat perpajakan Tax Centre Darussalam. Misalnya, upaya pajak mengejar pajak penghasilan (PPh) final 1% ke pengusaha UKM dengan omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Aturan tersebut baru berlaku 1 Januari 2014.
Begitu juga dengan rencana pajak membetot penerimaan dari properti dan tambang. Upaya pajak masih sebatas menyisir data-data para wajib pajak badan. Meski diyakini akan mendongkrak penerimaan, toh hasilnya tak bisa diharapkan dalam jangka pendek.
Data pajak menunjukkan, realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) non migas sampai 28 Februari 2014 mencapai 13,8% target atau sebesar Rp 70,39 triliun. Adapun realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Rp 58,05 triliun, atau 11,78% dari target Rp 492,95 triliun.
Sementara itu total penerimaan pajak sampai 28 Februari 2014 sebesar Rp 137,65 triliun. Jumlah itu 12,4% dari total target DJP pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 yang sebesar Rp 1.110,19 triliun.
Untuk bank data Darussalam mengatakan, upaya pajak menyigi data wajib pajak dengan data rekening PLN dan BPJS Ketenagakerjaan cuma efektif sebagai bank data, yakni mengecek kebenaran surat pemberitahuan (SPT) pajak.
"Sebab, DJP belum bisa memaksimalkan pengumpulan data ini, padahal punya dasar hukum yang kuat," katanya.
Pengamat Perpajakan Universitas Pelita Harapan Ronny Bako menambahkan, kerjasama pertukaran data dan optimalisasi pajak cukup efektif jika ada tindak lanjut serius.
"DJP harus memastikan keabsahan data itu," ujarnya. Diharapkan nantinya setiap tagihan listrik, data peserta BPJS, atau ekspor-impor wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Menteri Keuangan Chatib Basri bilang, energi listrik adalah indikator paling baik untuk melihat aktivitas ekonomi dengan baik atau sebaliknya. Itulah sebabnya, data tagihan listrik sering diminta untuk keabsahan transaksi ekonomi seperti pembelian mobil atau kredit elektronik.
"Sangat berguna bagi DJP untuk mencapai target," ujarnya.
