Berita Pajak
109 Calon Hakim Pajak Lolos Administrasi
Harian Kontan, 11 June 2018
JAKARTA, KOMPAS–Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sedang merekrut calon hakim pengadilan pajak. Sebanyak 109 calon hakim dinyatakan lolos tes administrasi.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Yoga Hestu Saksama di Jakarta, Minggu (10/6/2018), menyampaikan, jumlah hakim pajak selama ini kurang dibandingkan dengan kasus sengketa pajak yang ada. Rekrutmen ini diharapkan bisa menggantikan hakim pajak yang pensiun sekaligus menambah jumlahnya.
“Kami berharap ada peningkatan kualitas hakim yang direkrut. Bagaimanapun, masalah pajak akan semakin kompleks dan banyak, di antaranya menyangkut pajak internasional seperti transfer pricing dan lain sebagainya,” kata Yoga.
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melalui Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak 2018 baru saja mengumumkan 109 calon hakim yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Tahapan seleksi berikutnya adalah tes pengetahuan perpajakan dan penulisan makalah pada 3-4 Juli. Hasilnya akan diumumkan melalui laman resmi Kementerian Keuangan pada 10 Juli.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan, ini adalah saat yang tepat untuk mengisi kekosongan hakim-hakim yang sudah dan akan pensiun. Rekrutmen diharapkan menghasilkan hakim-hakim terpilih yang kredibel dan kompeten sehingga bisa meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada lembaga pengadilan pajak.
”Ingat, lembaga pengadilan perpajakan adalah muara dari semua proses hukum pajak yang harus bisa memberi kepastian hukum, baik untuk memelihara kepatuhan pajak maupun untuk menjaga iklim investasi,” kata Prastowo.
Selama ini, menurut Prastowo, lembaga pengadilan pajak berikut hakim-hakimnya, belum bisa dikatakan menjadi lembaga peradilan yang memberikan kepastian hukum dan kredibel. Indikatornya, putusan majelis hakim bisa beragam atas kasus yang serupa.
”Namun selama ini, perbaikan kualitas lembaga pengadilan pajak sepertinya tercecer dari agenda reformasi perpajakan,” kata dia.
Prastowo menambahkan, salah satu kritik terhadap lembaga pengadilan pajak adalah soal transparansi. ”Kita tidak bisa mendapatkan salinan putusan majelis hakim. Mereka berlindung pada kerahasiaan data wajib pajak. Tapi alasan ini tidak relevan,” ujarnya.
