Berita Pajak
Tim Jokowi: Indonesia kehilangan Rp 1.000 T per tahun dari pajak
merdeka.com, 12 September 2014
Merdeka.com - Deputi tim transisi Jokowi-JK, Hasto Kristianto menyebut hingga saat ini pendapatan pajak negara masih belum maksimal. Bahkan potensi pajak yang hilang, jika dikalkulasi semua mencapai Rp 1.000 triliun per tahun.
Angka Rp 1.000 triliun tersebut di dapat dari kalkulasi wajib pajak yang tidak membayar serta dari pajak yang dikorupsi oleh pegawai pajak. Jika ini bisa dimaksimalkan, APBN Indonesia akan aman dari goncangan. "Ketika kami tanya dirjen pajak, dia menjawab dengan data kalau kekurangan orang," kata Hasto di Gedung BPPT, Jakarta, Jumat (12/9).
Hasto menilai berakar masalah minimnya pendapatan pajak, dari badan perpajakan sendiri. Sistem di pajak sering berganti. Ketika ganti dirjen maka sistem juga diganti dan ini dinilai tidak efisien. Selain itu, pegawai perpajakan juga tidak maksimal mengejar para wajib pajak.
"Potensi pajak perorangan kita ada 60 juta orang terdaftar, dari angka itu cuma 25 juta orang punya NPWP. Dari 25 juta tersebut hanya 8,5 juta yang aktif. Itu cuma PNS saja. Swastanya, sektor pertambangan dan lain lain?" tegasnya.
Selain itu, lanjut dia, dalam perpajakan banyak aturan kontradiktif yang membuat perpajakan tidak maksimal. Sebagai contoh aturan perpajakan apartemen mewah yang hanya dikenakan dengan luasan 100 meter persegi. Padahal menurut Hasto semua apartemen tergolong mewah.
"Itu alasan di kementerian keuangan tidak adil. Memperbaiki ini kita Jokowi sudah menemukan gagasan. Kami menemukan kebijakan perpajakan yang efektif salah satunya sistem online dan keberanian pemimpin."
Dia menegaskan, pemerintahan mendatang bakal mengintegrasikan layanan perpajakan. "Penelitian kita integrasi 3 layanan pajak saja sudah meningkatkan pendapatan Rp 300 triliun. Itu pajak di Medan, Surabaya dan Jakarta," ungkapnya.
